untukmu

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 551/Menkes/SK/V/2010

TENTANG

PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)

DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA UNTUK TIAP KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya

melalui upaya kesehatan promotif dan preventif ditetapkan Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringannya;

b. bahwa ketentuan mengenai penerima dana BOK telah ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

491/Menkes/SK/IV/2010 tentang Penerima Dana Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringannya untuk

tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010, namun perlu

disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a dan b perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang

penerima Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di

Puskesmas dan Jaringannya untuk tiap Kabupaten/Kota Tahun

Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4400);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3637);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);

8. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

10. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3637);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741);

14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;

15. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan;

16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,

Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,

Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan

Masyarakat;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

HK.03.01.160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan tahun 2010 – 2014;

20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

494/Menkes/SK/IV/2010 tentang Petunjuk Teknis Bantuan

Operasional Kesehatan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENERIMA DANA

BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DI PUSKESMAS DAN

JARINGANNYA UNTUK TIAP KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN

2010

Kedua : Penerima dana dan besaran dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum

kesatu bagi Kabupaten/Kota untuk daerah ujicoba, tercantum dalam

Lampiran I Keputusan Ini.

Ketiga : Penerima dana dan besaran dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum

kesatu bagi Kabupaten/Kota yang tidak termasuk untuk daerah ujicoba,

tercantum dalam Lampiran II Keputusan Ini.

Keempat : Penerima dan besaran dana tiap Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Kelima : Pengiriman dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum

Ketiga dilakukan melalui 2(dua) tahap dengan rincian tahap kesatu sebesar

80 (delapan puluh ) persen dan tahap kedua 20 (dua puluh) persen.